Taliziduhu Ndraha, "Pendekar" Ilmu Pemerintahan [Nusantara]

SELAMA ini, orang masih kerap menyamakan Ilmu Pemerintahan dengan Ilmu Politik, Administrasi Negara, atau pun Administrasi Publik. Padahal, antara ketiga ilmu itu berbeda satu sama lain. Meskipun terlihat sama, sesungguhnya secara substansi ilmu-ilmu tersebut sangat berbeda.

Inilah yang membuat "resah", pengelola Program S3 Ilmu Pemerintahan Unpad-IIP, Prof Dr Taliziduhu Ndraha, pria kelahiran Nias, 18 Mei 1935, yang menamatkan pendidikan S1-nya di Fakultas Ketatanegaraan dan Katataniagaan (FKK) Universitas Brawijaya (Unbraw), Malang (1969). Karena itu, Taliziduhu berusaha keras untuk memilah-milah ilmu tersebut, sehingga tampak perbedaannya, sekaligus penggunaan dan fungsinya. Kerja kerasnya itulah, yang kemudian melahirkan buku "Ilmu Pemerintahan Baru", atau yang ia sebut "Kybernologi", yang diluncurkan belum lama ini di Kampus IIP, Jakarta.  Tujuan peluncuran buku tersebut, selain memberi gambaran yang sangat jelas tentang perbedaan antara Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik, Administrasi Negara dan Administrasi Publik. Adalah untuk memberi jawaban kebingungan sementara pihak terhadap implementasi Otonomi Daerah.

       Sebagaimana kita ketahui, sejak UU No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah atau yang lebih kita kenal dengan sebutan UU tentang Otonomi Daerah (Otda) telah digulirkan, telah terjadi persepsi yang berbeda antara keinginan Pemerintah Pusat dan tangkapan Daerah.

Itu terjadi, karena masing-masing pihak, menafsirkan berdasarkan kepentingannya sendiri. Ini terjadi, karena UU itu memang multitafsir. Sehingga kalau tidak jeli, tidak hati-hati, kita bisa tergelincir olehnya. Hal inilah yang tidak diinginkan oleh mantan Dekan FIA Untag, Jakarta itu.

Oleh karena itu, lewat buku "Ilmu Pemerintahan Baru" atau "Kybernologi", Taliziduhu banyak berceritera, memberikan argumentasi, dan alasan-alasan, mengapa perlunya dipisahkan antara Ilmu Pemerintahan dengan ilmu-ilmu yang selama ini dikenal dekat ilmu tersebut.

***

UNTUK melakukan klasifikasi semacam itu, bukanlah pekerjaan ringan. Namun bagi Taliziduhu, yang dinobatkan menjadi Guru Besar (Profesor) 1 Januari 1998, pekerjaan yang sangat luar biasa beratnya itu dengan telaten dijalaninya.

"Beliau itu memang orang yang sangat luar biasa," ujar Kepala Biro Organisasi, Humas dan Protokol (OHP), Departemen Dalam Negeri (Depdagri) Drs I Nyoman Sumaryadi MSi kepada Pelita di Jakarta, kemarin.

Nyoman, begitu panggilan akrab Karo OHP, tahu persis siapa Taliziduhu itu. "Disamping pintar, beliau itu tipikal seorang pekerja keras. Maka tak heran, banyak lahir dari tangannya karya-karya yang fenomenal," jelas Nyoman yang mengaku "murid" Profesor Taliziduhu.

Beberapa karya Taliziduhu yang banyak menjadi acuan di beberapa perguruan tinggi di Tanah-Air, antara lain "Teori Budaya Organisasi" (1999), dan terakhir "Kybernologi" (2000, 2001) yang kemudian disempurnakan (2003).

Apa komentar para mahasiswanya terhadap karya terbaru Prof Dr Taliziduhu Ndraha tersebut? "Itu buku yang sangat bagus, dan harus kita baca, terlebih bagi para pejabat birokrasi. Karena buku itu memberi penjelasan yang sangat detail mengenai bagaimana sikap kita dalam menangkap pesan globalisasi," ujar Nyoman.

Lewat buku itu, kata Nyoman, Taliziduhu dengan gamblang menggambarkan, bagaimana seharusnya sikap pejabat birokrasi di era demokrasi seperti saat ini. "Yang saya anggap istimewa dari buku tersebut, karena ia memberikan konstruksi ilmu pemerintahan baru yang sesuai dengan kebutuhan kita," katanya.

Nyoman memberikan contoh positif dari buku itu antara lain mengenai posisi pejabat birokrasi. "Dulu, negara selalu dikaitkan dengan kekuasaan, yang kemudian melahirkan sikap diktator otoriter," jelas Nyoman.

Namun oleh Taliziduhu, sekarang komposisi itu ia ubah sesuai dengan kebutuhan manusia dalam hidup dan kehidupan bernegara. Jika dulu birokrat ditempatkan sebagai Pangreh Praja --penguasa--sekarang ia harus menjadi Nayaka, artinya "pelayan" masyarakat. Alasan Taliziduhu, hal itu karena sekarang ini telah terjadi pergeseran paradigma. Pergeseran itu terjadi setelah diimplementasikannya Otda. Agar kita tidak tergerus oleh aturan yang kita buat sendiri, maka mau tidak mau kita harus mengabdi dan jadi pelayan masyarakat yang baik.

SECARA umum, pemikiran Taliziduhu, tidak saja cukup jenius. Ia juga tergolong sangat berani. Karena ia berani membedakan dan melepaskan diri dari kungkungan ilmu-ilmu yang selama ini mempengaruhi sistem pemerintahan. Karena itu, tidak heran, jika oleh kalangan yang dekat dengannya, dan juga para mahasiswanya, Taliziduhu "dinobatkan" sebagai "Pendekar Ilmu Pemerintahan." "Saya kira, julukan pendekar untuknya tidaklah berlebihan," ujar Nyoman. Persoalannya sekarang adalah sejauh mana kita mengapresiasikan pikiran-pikiran mantan Dekan FISIP Universitas Islam 45 Bekasi itu, sehingga ilmu tersebut benar-benar bermanfaat dalam memenuhi kehidupan berbangsa dan bernegara.

       Disamping itu, bagaimana pula pikiran-pikiran tersebut dapat diterima tanpa menimbulkan resistensi yang cukup berarti. Ini kita katakan, karena seperti menjadi kebiasaan umum, setiap muncul pendapat, muncul segera penyanggah. Celakanya, yang menyanggah kadangkala statement-nya asal "bunyi." Akibatnya, sanggahan itu bukannya memperkaya wacana berpikir kita. Sebaliknya, karena pendapat tadi, kita makin dibuat bingung dan menjauh dari akar persoalan yang sebenarnya.

Berdasarkan asumsi tersebut, kita sangat berharap dan ini juga menjadi harapan guru besar Unpad dan IIP itu adalah agar dalam membahas sesuatu, terlebih dulu harus ada kesepahaman. Ada arena yang membatasi persoalan.

     Dengan begitu bahasan itu kemana-mana, akan terfokus dan mengena. Dan yang tidak kalah penting dari semua itu, tentu saja jiwa besar, sehingga harapan "Pendekar Ilmu Politik" tersebut jadi kenyataan. (arief turatno)
_____________________________________________________________________________
http://www.pelita.or.id/